CURUP-Anggota DPRD dari fraksi PKB, Redo, meminta pada pemerintah daerah mengawasi seluruh PNS selama Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ia memerintah pemerintah dapat bertindak tegas memberikan rekomendasi menonaktifkan bila PNS tersebut kedapatan terlibat dalam politik praktis.
Menurut Redo, para PNS yang ikut kampanye maupun ikut terlibat politik praktis mendukung salah satu kandidat tidak etis dan menyalahi aturan. Sehingga harus ditindak dengan menonaktifkan atau diberikan sanksi. “Jangan hanya PNS netral saja namun realisasi di lapangan masih ada,” tegas Rido, Rabu (28/4) di ruang kerjanya.
Ia juga mengatakan, para PNS yang mendukung salah satu kandidat, pihak berkompeten benar-benar memberi sanksi bukan hanya teguran yang tidak ada efek jeranya. “Kalau sekedar sanksi yang tak membuat jera percuma saja, toh akan diulang lagi,” katanya. (01)
0 komentar