f-sam/linggau pos
jumpa pers : Bahas surat tuyul fraksi golkar panggil Darusamin jumpa pers.
CURUP-Ketua DPRD Rejang Lebong mengakui bahwa tanda tangan yang ada di ‘surat tuyul’ tersebut merupakan tandatangannya, namun isi surat direkayasa. Hal tersebut diungkapkan Darussamin di ruang rapat DPRD Rejang Lebong saat dipanggil Fraksi Golkar dengan anggota Yurizal, Wahono, dan Feri Sonefile.
Dikatakan Darussamin, tandatangan tersebut memang tanda tangan dirinya bersama dua unsur pimpinan DPRD, namun ia mengelak bahwa surat tersebut mengenai kesepakatan APBD Perubahan 2009.
“Ini memang tanda tangan saya bersama dua pimpinan lain, namun saya rasa ini direkayasa. Karena saya yakin kop yang ada dihalaman pertama bukan yang ada saat surat ditanda tangan,” terangnya.
Menurutnya, surat yang ditandatangani bukan mengenai kesepakatan tentang pengesahan APBD Perubahan 2009, hal ini dibuktikan dengan APBD Perubahan kita tolak dan tidak akan ada kesepakatan antara eksekutuf dan legislatif.
“Saya siap untuk melaporkan rekayasa surat tuyul tersebut, namun saya akan koordinasi dengan dua unsur pimpinan DPRD yang menandatangai surat ini,” katanya.
Sementara itu Anggota Fraksi Golkar, Yurizal menuturkan, Darussamin merupakan kader Golkar yang menandatangani surat tersebut. Untuk membuktikan kebenaran surat itu pihaknya mendesak Darussamin untuk segera melaporkan pada pihak berwajib, karena menyangkut nama baik Golkar yang duduk di DPRD Rejang Lebong.
Menurut Yurizal, pihaknya sudah melihat surat yang asli yang disimpan bagian Hukum Sekda Kabupaten Rejang Lebong. Dan ditanda tangan tersebut asli tanda tangan unsur pimpinan DPRD Rejang Lebong.
Beredarnya “surat tuyul” yang terdiri dari dua lampiran foto copy mengenai penandatanganan APBD Perubahan 2009 yang pada saat itu ditemukan salah satu anggota dewan, Syarif. Meski masih menjadi perdebatan, karena dalam surat kesepakatan APBD Perubahan 2009 tersebut ditandatangani unsur pimpinan DPRD Rejang Lebong, yakni Darussamin, Suhardi, dan Lian Sumarni namun dikhawatirkan akan disalahgunakan pihak tertentu terkait penolakan APBD Perubahan 2009.(01)
0 komentar